Penandatangan MOU dengan UITM dilaksanakan secara daring sedangkan IIUM dilaksanakan secara offline dengan diwakilkan oleh Prof. Dr. Romzie Rosman. Sedangkan dari APSKPS di hadiri langsung oleh ketua APSKS Heny Yuningrum, SE., M.Si beserta perwakilan 90 Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah. Maksud diadakan MOU ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi para civitas akademik di Prodi Keuangan dan Perbankan Syriah.

Heny Yuningrum mengungkapkan bahwa untuk penelitian telah dilaksanakan kegiatannya berupa kolaborasi Seperti Pendidikan yang telah dilaksanakan salah satu program rutinnya yaitu student exchange sebagai salah satu pendukung kegiatan MBKM, diskusi internasional bersama dosen-dosen ASPKPS dengan Universitas MOU. Sedangkan penelitian antara para dosen dengan Universitas MOU, pengabdian masyarakatpun telah direalisasikan dalam bentuk PKM Internasional. PKM Internasional ini dilaksanakan oleh APSKPS yang bekerjasama dengan 7 lembaga: APSKPS, UiTM Malaysia, IIUM Malaysia, Baznas Propinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan, dan Pihak Kecamatan Maccini sombala, SulSel. PKM ini berisi kegiatan pemberian santunan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu dan sosialisasi Prodi-prodi Perbankan syariah yang ada di Indonesia serta paparan Bapak Camat Maccini Sombala yaitu Bp. Saddam Musma mengenai program kegiatan Ibu-ibu PKK Maccini Sombala diantaranya 1 rumah makan=1 anak yatim.

Harapan APSKPS ke depan adalah agar adanya MOU ini kegiatan-kegiatan di prodi baik itu Tri Dharma Perguruan Tinggi atau di luar proker dapat dilanjutkn dan dikembangkan bersama demi peningkatan kualitas dan kuantitas prodi, fakultas dan perguruan tinggi masing-masing. (Makasar, 23 Agustus 2023)

Berikut ini 4 isu terkini akuntansi syariah yang dirilis dalam DSAS Terkini edisi Januari – April 2021 :

1. PSAK 109: AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH

Setelah post implementation review pada 2020, DSAS IAI melakukan revisi atas PSAK 109 pada 2021. Revisi PSAK 109 melalui kelompok kerja yang memberikan usulan kepada DSAS IAI pengaturan dalam revisi PSAK 109. Kelompok kerja meliputi perwakilan DSAS IAI, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, Baznas, Forum Zakat, dan akademisi.

Kelompok kerja mengidentifikasi dan membahas isu akuntansi untuk dimasukan dalam revisi PSAK 109 antara lain:

1. Zakat dan infak/sedekah nonkas berbentuk aset nonkeuangan dan surat berharga
2. Dana zakat untuk investasi (istitsmar)
3. Titipan zakat penghasilan
4. Sedekah jasa
5. Zakat perusahaan.

Selain itu, kelompok kerja akan mengusulkan untuk menghapus pengaturan nonakuntansi dalam PSAK 109.

2. PSAK 107: AKUNTANSI IJARAH

DSAS IAI telah mengesahkan revisi PSAK 107 pada 7 April 2021. PSAK 107 (2021) masih sedang dalam penelaahan kesesuaianya dengan prinsip syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

3. PSAK WAKALAH

PSAK dan ISAK Syariah merupakan standar akuntansi berbasis akad (transaction-based standards) untuk akad syariah yang memiliki keunikan dalam akuntansinya. DSAS IAI menilai akad wakalah memiliki keunikan secara akuntansi dan akad wakalah banyak digunakan dalam transaksi syariah di Indonesia. Saat ini pengaturan akuntansi wakalah terdapat di beberapa PSAK syariah, seperti PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK 108: Akuntansi Kontrak Asuransi Syariah.

DSAS IAI sedang mengkaji secara mendalam mengenai akad wakalah dan akuntansinya dengan membagi wakalah dengan penyerahan aset dan wakalah tanpa penyerahan aset. Isu akuntansi yang dibahas antara lain kriteria on balance sheet atau off balance sheet aset yang diterima wakil, dan perbedaan wakalah tanpa penyerahan aset dengan ijarah.

4. PSAK PENURUNAN NILAI

Tim Teknis mengusulkan model penurunan nilai atas aset berbasis syariah sebagai berikut: expected loss model, periode pengukurannya dari probabilitas macet (measurement period of probability of default) selama 12 bulan, dan tidak memperhitungkan nilai kini (present value) yang mencerminkan nilai waktu atas uang (time value of money). Pertimbangannya adalah dasar pengukuran di dalam KDPPLKS tidak ada nilai kini, kekhasan akad dan transaksi syariah dibandingkan dengan akad dan transaksi konvensional seperti perpanjangan waktu akad mudarabah tanpa ada tambahan marjin dan akad pinjaman qardh tanpa keuntungan, konsep akuntansi terkait peristiwa akuntansi atas penurunan nilai, serta histori dan praktik penurunan nilai yang berlaku secara internasional yang diatur dalam IFRS 9 Financial Instruments (IASB), ASU 2016-13 Financial Instruments – Credit Loss (FASB), dan Basel Framework